Weinstein mengerjakan hal yang jarang ada di buku tentang politik luar negeri: ia bertanya kepada orang-orang yang menjalankannya.

Caranya pantas disebut. Satu panel berisi dua belas tokoh dari berbagai haluan diminta menilai siapa yang benar-benar menentukan politik luar negeri. Dari tujuh puluh lima nama yang keluar, enam puluh empat berhasil ia temui, dan lima puluh tiga di antaranya diwawancarai mendalam, rata-rata sekitar tujuh setengah jam per orang, dipecah selama berbulan-bulan. Mereka dari tentara, kementerian luar negeri, partai-partai, organisasi Islam, dan angkatan mahasiswa yang baru saja ikut menjatuhkan Sukarno.

Isi bukunya sebagian besar jawaban mereka, dikutip panjang-panjang, disusun menurut pertanyaannya. Yang keluar bukan doktrin. Yang keluar hitungan.

Saya membacanya sebagai orang yang lebih percaya pada keterangan yang bentuknya hitungan daripada pada asas yang bunyinya rapi.

Kesulitan yang ada di judulnya

Menurut doktrinnya, merdeka berarti tidak jadi alat dalam pertarungan orang lain.

Soalnya, kemerdekaan itu ongkosnya uang, dan uangnya tidak ada. Pembangunan butuh modal asing dan bantuan asing, dan tiap satuan dari keduanya menciptakan persis ketergantungan yang doktrin itu ada untuk mencegahnya.

Temuan Weinstein: orang-orang yang ia wawancarai paham betul soal ini, dan tidak punya jalan keluarnya. Politik bebas aktif bukan penyelesaian atas kesulitan tadi, tapi sekumpulan cara untuk hidup di dalamnya.

Kenapa tidak memilih pihak saja

Bagian paling jernih di seluruh bukunya justru alasan mereka menolak bersekutu, dan alasannya sama sekali bukan idealisme.

Persekutuan seharusnya memberi yang lemah dukungan dari yang kuat. Orang-orang yang diwawancarai berargumen sebaliknya: justru karena Indonesia lemah, ikut pakta itu terlalu berbahaya. Negara lemah yang masuk perjanjian tidak mendapat pelindung, tapi mendapat atasan. Di halaman seratus delapan puluh lima seorang tokoh Islam menyebutkannya polos:

"An alliance between the weak and the strong is nonsense."

Persekutuan antara yang lemah dan yang kuat itu omong kosong.

Beberapa menambahkan bahwa persekutuan mungkin bisa dipertimbangkan nanti, kalau negerinya sudah cukup kuat untuk jadi mitra, bukan klien.

Satu tanggapan berulang di banyak wawancara, dan bunyinya mencolok: Washington dan Moskow sebenarnya lebih punya kesamaan satu sama lain daripada dengan Jakarta. Dua-duanya negara industri, dua-duanya menolak mendukung tuntutan negara berkembang soal perdagangan, dan dua-duanya dilihat sebagai orang kaya yang selalu bisa berunding dengan sesama orang kaya. Di halaman seratus tujuh belas:

"It is very hard, on the other hand, for a rich man and a poor man to reach such an understanding. There is always suspicion and jealousy."

Sebaliknya, susah sekali buat orang kaya dan orang miskin untuk sampai ke kesepahaman semacam itu. Selalu ada rasa curiga dan iri.

Satu perumpamaan dari seorang penyandang gelar doktor dari Amerika lebih mengena daripada bantahan mana pun. Ia menyamakan kesenjangan itu dengan kikuknya waktu ia pulang ke kampungnya di Jawa Tengah, dan mendapati obrolan dengan teman-teman sekolahnya dulu yang tidak sempat lewat dari sekolah menengah praktis tidak bisa disambung. Kerangka acuannya memang tidak sama.

Weinstein juga mencatat dari mana kerangka acuan orang-orang ini datang. Sekolah pilihan zaman kolonial mengajarkan sejarah dan geografi Eropa dengan lengkap, menyinggung sekilas daerah "jauh" seperti Cina atau Amerika Serikat, dan hampir tidak mengajarkan sejarah Indonesia sendiri. Yang paling menyeluruh diajarkan negeri Belanda. Kurikulum itu menaruh negeri mereka sendiri di pinggir peta, dan hasilnya justru bukan ketundukan, tapi kepekaan yang berlebihan terhadap tiap tanda didikte orang.

Melapor tiap enam bulan seperti anak kecil

Hal yang kelihatannya paling sepele di buku ini justru yang paling susah dilupakan.

Sesudah 1966, negara-negara pemberi pinjaman berkumpul dalam satu kelompok bernama IGGI. Syaratnya, Jakarta melapor tiap enam bulan tentang keadaan ekonominya dan perkiraan kebutuhan bantuannya. Wakil-wakil Indonesia di pertemuan itu, kata para penjawab, "diuji", bahkan diinterogasi. Di halaman dua ratus lima puluh tujuh:

"When we have to report every six months to the IGGI and tell them how hard we've tried and how well we've done, we feel like small children."

Kalau tiap enam bulan kami harus melapor ke IGGI dan menceritakan sudah sekeras apa kami berusaha dan sebagus apa hasil kami, rasanya seperti anak kecil.

Bentuknya bantuan. Rasanya rapor.

Dan orang di luar ruangan itu membacanya sama. Pada November 1973, kedatangan ketua IGGI di Jakarta disambut demonstrasi mahasiswa. Salah satu spanduknya berbunyi bahwa jutaan dolar bantuan asing berarti jutaan penganggur baru. Spanduk lain menyebut modal asing membantu penjajahan dari dalam. Dua bulan kemudian Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka datang, dan Jakarta terbakar.

Ongkosnya jatuh ke siapa

Nilai terbesar buku ini buat saya justru ada di bagian yang jarang dikutip orang, menjelang akhir.

Para teknokrat yang menjalankan pengetatan uang untuk mematikan inflasi diminta menjawab tuduhan bahwa mereka bisa saja mengerjakan dua-duanya sekaligus, menahan inflasi sambil menolong industri dalam negeri. Jawaban mereka, di halaman dua ratus tujuh puluh enam, tidak berkelit:

"But we are only as clever as we are, and we did not feel confident that we could play it both ways.... If domestic industries were hurt, that is the price that had to be paid."

Kami cuma sepintar yang kami bisa, dan kami tidak yakin sanggup memainkan dua-duanya sekaligus. Kalau industri dalam negeri jadi korban, itu harga yang memang harus dibayar.

Di halaman yang sama, seorang menteri menyamakan inflasi dengan sungai yang meluap. Waktu airnya dikembalikan ke alurnya, banyak ikan liar, maksudnya para spekulan, tertinggal terdampar dan mati. Pengetatan uang itu, katanya, proses pemurnian. Seorang tokoh muda menambahkan bahwa pengusaha yang tumbang cuma bisa menyalahkan ketidakefisienannya sendiri, dan lebih baik dibiarkan mati saja.

Di sini pendirian saya perlu disebut. Negara itu alat, dan alat dinilai dari hasilnya, jadi kebijakan itu tidak layak ditolak cuma karena bunyinya kejam. Inflasinya memang berhenti, dan harga beras yang tenang di pasar kecamatan menyelamatkan lebih banyak orang daripada yang pernah diselamatkan pidato mana pun.

Yang saya soroti hal lain. Semua kalimat tadi diucapkan orang yang tidak ikut jadi ikan liar. Yang memutuskan dan yang terdampar dua kelompok berbeda, dan kelompok kedua tidak pernah diwawancarai karena memang tidak masuk daftar tujuh puluh lima nama itu.

Kemerdekaan di buku ini bukan asas, tapi harga. Dan pertanyaannya selalu sama: yang membayar siapa.

Yang direkam buku ini soal prasangka

Satu temuan harus disebut apa adanya, karena membuangnya berarti salah menggambarkan sumbernya.

Waktu Weinstein bertanya soal Cina, cukup banyak orang yang ia wawancarai menerangkan tingkah laku negara itu dari ke-Cina-annya, bukan dari komunismenya. Sebagian meluaskan keterangan itu ke orang Tionghoa pada umumnya, termasuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.

Weinstein tidak sedang membenarkan itu. Ia mencatatnya, dengan kata-kata yang dipakai, dari golongan penjawab yang ia sebutkan, pada tanggal yang jelas. Membacanya berat, dan justru pencatatan itu salah satu hal paling berharga di bukunya.

Weinstein juga merekam dari mana sikap itu tumbuh, dan asalnya bukan ajaran apa pun. Beberapa penjawab menyebut kedudukan istimewa yang dinikmati orang Tionghoa pada zaman Belanda, sampai ke soal rumah makan yang boleh dimasuki orang Belanda dan Tionghoa tapi tidak oleh pribumi. Susunan itu memang ada, dan bukan mereka yang membuatnya: hukum kolonial memilah orang jadi tiga golongan dengan hukum, pajak, dan perlakuan yang berbeda. Adrian Vickers merumuskannya dalam satu kalimat di A History of Modern Indonesia.

Jadi yang direkam Weinstein bukan watak bangsa, tapi golongan hukum buatan pemerintah yang sudah pergi dua puluh tahun sebelumnya, dan yang tetap dipakai orang untuk menerangkan tetangganya sendiri.

Uraian Richard Robison tentang kenapa kerja sama antara pelindung dari kalangan militer dan pengusaha Tionghoa begitu awet bersandar pada satu syarat: jalan ke kekuasaan politik tertutup selamanya buat pengusaha itu. Di buku Weinstein, penutupan jalan itu diucapkan sendiri, dengan suara keras, oleh orang-orang yang melakukannya. Catatannya ada di Indonesia — The Rise of Capital.

Satu hal lagi yang ia catat, dan ini menahan saya dari memberi bobot tambahan pada nama besar mana pun. Baik Sukarno maupun Suharto memakai kambing hitam dari luar untuk menerangkan kenapa negerinya tidak beres. Yang satu menyebut muslihat neokolonialis, yang satu menyebut subversi komunis dari Cina. Cara Sukarno menyusun dirinya sendiri bisa dibaca langsung dari mulutnya di Bung Karno.

Hitungan yang sama, lawan mainnya berganti

Ini potret sesaat, diambil dari kalangan atas saja, di awal pemerintahan yang ternyata bertahan tiga dasawarsa, dan umurnya sekarang lewat lima puluh tahun. Kesulitannya belum hilang. Alatnya yang berganti.

Di halaman empat puluh empat ada keluhan yang bunyinya persis seperti keluhan tahun lalu. Banyak penanaman modal asing di sini disebut mengeruk, dan yang dimaksud mengeruk sederhana saja: bahan mentahnya diangkut keluar tanpa dibangunkan kilang, pabrik pengolah kayu, dan pengolahan lain di tempat asalnya.

Lima puluh tahun kemudian keluhan itu berubah jadi kebijakan. Bijih nikel dilarang diekspor mentah, peleburannya dibangun di dalam negeri, dan kita digugat di Organisasi Perdagangan Dunia karenanya. Yang membangun peleburannya sebagian besar modal Cina, dan pekerjaan yang datang bersamanya sebagian juga.

Hitungannya sama, cuma tandanya bertukar tempat. Utangnya sekarang lebih banyak berbentuk surat berharga negara dan pinjaman proyek, bukan sidang pemberi bantuan tiap enam bulan. Rapornya tidak lagi dibacakan di ruangan berbendera. Sekarang lembaga pemeringkat yang menerbitkannya, dan hasilnya dinilai orang dalam hitungan detik.

Pidato Hatta soal mendayung antara dua karang jadi kalimat yang semua orang tahu, dan biasanya dikutip sebagai pernyataan asas. Tempat saya memakainya ada di Destined for War.

Kesulitan yang sama, tanggalnya 7 Januari 2025

Tanggal itu Indonesia resmi jadi anggota penuh BRICS, negara Asia Tenggara pertama yang masuk. Keputusannya diambil beberapa bulan sesudah pemerintahan baru mulai bekerja, dan jadi langkah luar negeri besarnya yang pertama.

Yang menyambung ke buku Weinstein justru keraguan sebelum masuknya, bukan masuknya. Undangannya sudah ada sejak 2023, dan pemerintahan sebelumnya menahan diri, dengan alasan yang persis alasan di buku ini: khawatir masuk ke satu kelompok berarti berhenti bisa mendayung.

Dua pendirian itu bisa disusun berdampingan tanpa perlu ada yang menang. Yang satu membaca ikut kelompok sebagai berpihak. Yang satu lagi membaca ikut kelompok sebagai menambah kartu, supaya waktu berhadapan dengan pihak seberang ada yang bisa disebut.

Weinstein sudah menaruh keduanya di bukunya, cuma dengan nama-nama lawan main yang berbeda. Dan ia menaruh juga hal ketiga yang tidak pernah masuk ke perdebatan mana pun: yang sebenarnya menentukan bukan pihak mana yang dipilih, tapi seberapa besar bagian yang sedang dipertaruhkan orang yang memutuskan.

Jadi pertanyaan yang ia pakai lima puluh tahun lalu masih bisa dipakai sekarang tanpa diganti satu kata. Kalau keanggotaan ini ternyata merugikan, siapa yang menanggung, dan berapa lama sesudah orang yang memutuskannya sudah tidak menjabat.

Weinstein menunjukkan bentuk asas itu dari dalam, dua puluh tahun sesudah diucapkan, sebagai persoalan kerja sehari-hari yang tidak punya pilihan bagus.

Satu hal belum ada jawabannya, dan letaknya di luar daftar tujuh puluh lima nama tadi. Buku ini merekam dengan rapi apa yang dipikirkan orang yang memutuskan. Apa yang dipikirkan ikan-ikan liar waktu airnya dikembalikan ke alurnya tidak pernah ada yang menanyakan, dan sekarang sudah telat.